Gorontalo-Fakultas
Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) memperkuat sinergi
kelembagaan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo melalui
penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Kolaborasi Peningkatan
Kualitas Kebijakan di Bidang Hukum, Rabu (11/1126).
Kerja
sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran perguruan tinggi
dalam mendukung pengembangan kebijakan hukum yang berkualitas, berbasis kajian
akademis, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan
daerah. Melalui kemitraan tersebut, FIS UNG diharapkan dapat memberikan
kontribusi pemikiran dan keilmuan dalam mendukung perumusan kebijakan hukum yang
lebih responsif dan aplikatif.
Penandatanganan
PKS dilakukan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan
Hukum (P3H) Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo, Dr. Rahmat Feri Pontoh, bersama
Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNG, Dr. Drs. Zuchri Abdussamad. Prosesi
penandatanganan disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Gorontalo, Raymond J. H. Takasenseran, serta Kepala Divisi Pelayanan
Hukum, Dr. Candrafriandi Achmad.
Melalui
PKS ini, kedua institusi berkomitmen mengoptimalkan kapasitas, kepakaran, dan
sumber daya masing-masing untuk mendukung peningkatan kualitas kebijakan di
bidang hukum. FIS UNG akan mengambil peran melalui keterlibatan akademisi dalam
kegiatan penelitian, pengkajian, analisis, serta penyusunan rekomendasi
kebijakan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan
keputusan.
Kepala
Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo, Raymond J. H. Takasenseran, menyambut baik
terjalinnya kerja sama tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan
perguruan tinggi merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung pembangunan
hukum yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.
Ia
menegaskan bahwa pembangunan hukum tidak hanya membutuhkan dukungan kelembagaan
pemerintah, tetapi juga kontribusi pemikiran akademis, hasil penelitian, dan
rekomendasi ilmiah. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan diharapkan
memiliki landasan yang kuat, lebih terarah, serta mampu memberikan manfaat
nyata bagi masyarakat.
Adapun
ruang lingkup kerja sama meliputi pengkajian kebijakan hukum, peningkatan
kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan kualitas pembangunan hukum di
daerah. Kolaborasi ini juga membuka peluang pertukaran pengetahuan dan
pengalaman antara praktisi pemerintahan dan kalangan akademisi dalam merespons
berbagai persoalan hukum dan kebutuhan pembangunan daerah.
Melalui
penandatanganan PKS ini, FIS UNG dan Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo
diharapkan dapat mengembangkan sinergi yang berkelanjutan, tidak hanya pada
tingkat kelembagaan, tetapi juga melalui pelaksanaan program bersama yang
memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan hukum yang berkualitas,
responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.