Update Terkini

Berita

FIS UNG TEKEN PKS DENGAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM GORONTALO, PERKUAT SINERGI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN HUKUM
Kerjasama
Kerjasama 23 Nov 2026 0 dilihat

FIS UNG TEKEN PKS DENGAN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM GORONTALO, PERKUAT SINERGI PENGEMBANGAN KEBIJAKAN HUKUM

Gorontalo-Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Negeri Gorontalo (UNG) memperkuat sinergi kelembagaan dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo melalui penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tentang Kolaborasi Peningkatan Kualitas Kebijakan di Bidang Hukum, Rabu (11/1126).

 

Kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran perguruan tinggi dalam mendukung pengembangan kebijakan hukum yang berkualitas, berbasis kajian akademis, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat dan arah pembangunan daerah. Melalui kemitraan tersebut, FIS UNG diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan keilmuan dalam mendukung perumusan kebijakan hukum yang lebih responsif dan aplikatif.

 

Penandatanganan PKS dilakukan oleh Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo, Dr. Rahmat Feri Pontoh, bersama Dekan Fakultas Ilmu Sosial UNG, Dr. Drs. Zuchri Abdussamad. Prosesi penandatanganan disaksikan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Gorontalo, Raymond J. H. Takasenseran, serta Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Dr. Candrafriandi Achmad.

 

Melalui PKS ini, kedua institusi berkomitmen mengoptimalkan kapasitas, kepakaran, dan sumber daya masing-masing untuk mendukung peningkatan kualitas kebijakan di bidang hukum. FIS UNG akan mengambil peran melalui keterlibatan akademisi dalam kegiatan penelitian, pengkajian, analisis, serta penyusunan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

 

Kepala Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo, Raymond J. H. Takasenseran, menyambut baik terjalinnya kerja sama tersebut. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung pembangunan hukum yang berkualitas dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

 

Ia menegaskan bahwa pembangunan hukum tidak hanya membutuhkan dukungan kelembagaan pemerintah, tetapi juga kontribusi pemikiran akademis, hasil penelitian, dan rekomendasi ilmiah. Dengan demikian, kebijakan yang dirumuskan diharapkan memiliki landasan yang kuat, lebih terarah, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

 

Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi pengkajian kebijakan hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan kualitas pembangunan hukum di daerah. Kolaborasi ini juga membuka peluang pertukaran pengetahuan dan pengalaman antara praktisi pemerintahan dan kalangan akademisi dalam merespons berbagai persoalan hukum dan kebutuhan pembangunan daerah.

 

Melalui penandatanganan PKS ini, FIS UNG dan Kanwil Kementerian Hukum Gorontalo diharapkan dapat mengembangkan sinergi yang berkelanjutan, tidak hanya pada tingkat kelembagaan, tetapi juga melalui pelaksanaan program bersama yang memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan kebijakan hukum yang berkualitas, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.