Perkuat Sinergi Legislasi, Universitas Negeri Gorontalo Laksanakan Implementasi Mou Dengan Badan Keahlian Dpr Ri
Gorontalo – Universitas Negeri Gorontalo (UNG) terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung penguatan legislasi nasional melalui implementasi kerja sama dengan Badan Keahlian DPR RI. Implementasi tersebut diwujudkan melalui agenda penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) yang dilanjutkan dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo (FH UNG) dan Pusat Perancangan Undang-Undang Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat DPR RI, Senin (20/4/2026).
Prosesi penandatanganan kerja sama tersebut diwakili oleh Wakil Rektor IV UNG, Dr. Harto S. Malik, M.Hum., yang hadir mewakili Rektor UNG yang berhalangan hadir secara langsung. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam memperkuat sinergi antara dunia akademik dan lembaga legislatif dalam mendukung penyusunan kebijakan berbasis kajian ilmiah.
Dalam sambutannya, perwakilan Badan Keahlian DPR RI, Chairul Umam, menegaskan pentingnya kolaborasi dengan perguruan tinggi dalam mendukung proses legislasi nasional yang berkualitas.
“Kemitraan ini bukan sekadar formalitas. Kami di Badan Keahlian DPR RI sangat membutuhkan perspektif akademis dari perguruan tinggi serta dukungan dari para pemangku kepentingan terkait dalam menyusun naskah akademik yang komprehensif. Kehadiran berbagai elemen hari ini menunjukkan komitmen kita bersama dalam memperkuat kualitas legislasi nasional,” ujarnya.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Rektor IV UNG, Dr. Harto S. Malik, M.Hum., menegaskan bahwa kolaborasi ini merupakan implementasi nyata dari visi UNG dalam memperluas jejaring kemitraan strategis di tingkat nasional.
“Kerja sama dengan Badan Keahlian DPR RI ini adalah langkah besar bagi UNG. Kami berharap sinergi ini dapat meningkatkan kualitas riset, memberikan kontribusi nyata dalam perumusan kebijakan, serta memberikan dampak positif bagi seluruh pihak yang terlibat, termasuk mitra-mitra yang hadir pada hari ini,” jelasnya.
Sebagai penyelenggara kegiatan, Fakultas Hukum UNG memandang kerja sama ini sebagai momentum penting dalam memperkuat kapasitas kelembagaan fakultas. Dr. Zamroni Abdussamad, S.H., M.H., yang turut mendampingi dalam prosesi tersebut, menegaskan bahwa FH UNG siap menjadi garda terdepan dalam mendukung implementasi kerja sama melalui penyediaan tenaga ahli, kajian hukum, serta riset-riset kebijakan yang dibutuhkan oleh DPR RI.
Agenda implementasi kerja sama ini ditutup dengan sesi diskusi mengenai rencana program kerja tindak lanjut, termasuk peluang kolaborasi dalam penyusunan naskah akademik serta penguatan peran kelembagaan dalam mendukung pembangunan hukum nasional yang inklusif dan berbasis keilmuan.