Menyatukan Visi Pendidikan Daerah: Ung Implementasikan Kerja Sama Strategis Melalui Policy Brief
Gorontalo-Universitas Negeri Gorontalo (UNG) melalui Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) terus memperkuat perannya sebagai kampus kawasan yang berdampak melalui implementasi kerja sama strategis dalam pengembangan pendidikan berbasis wilayah. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Pendidikan Berbasis Kawasan: Menyatukan Aspirasi, Mewujudkan Inspirasi” yang dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional Tahun 2026, Jumat (22/5/26).
Kegiatan yang berlangsung di Aula FIP UNG tersebut menghadirkan berbagai pemangku kepentingan pendidikan dari Provinsi Gorontalo dan kawasan sekitarnya, mulai dari pemerintah daerah, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP), Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan (KGTK), organisasi profesi, akademisi, hingga peneliti. Forum ini menjadi ruang kolaborasi untuk menyatukan visi pembangunan pendidikan daerah yang berorientasi pada kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah.
FGD dibuka secara resmi oleh Wakil Rektor IV UNG, Dr. Harto S. Malik, M.Hum., yang menegaskan bahwa pendidikan berbasis kawasan merupakan bagian dari arah strategis Universitas Negeri Gorontalo dalam mengimplementasikan peran perguruan tinggi sebagai agen pembangunan daerah. Menurutnya, UNG tidak hanya berfokus pada penguatan reputasi akademik, tetapi juga berkomitmen menghadirkan solusi nyata terhadap berbagai persoalan pendidikan melalui pendekatan yang kontekstual dan berbasis potensi wilayah.
Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan UNG, Prof. Dr. Arwildayanto, M.Pd., menjelaskan bahwa forum tersebut merupakan implementasi nyata kerja sama antara perguruan tinggi, pemerintah daerah, dan berbagai lembaga pendidikan dalam menyusun arah kebijakan pendidikan yang lebih terintegrasi. Menurutnya, berbagai persoalan pendidikan seperti mutu pembelajaran, pemerataan guru, akses pendidikan, hingga tata kelola pendidikan memerlukan solusi yang dibangun secara bersama-sama melalui pendekatan kolaboratif.
“Pendidikan berbasis kawasan membutuhkan sinergi berbagai pihak. Karena itu, FIP UNG hadir sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang berbasis data, riset, dan kebutuhan nyata masyarakat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Prof. Arwildayanto menjelaskan bahwa FGD tersebut dirancang untuk menghasilkan dokumen kebijakan yang dapat menjadi acuan pembangunan pendidikan daerah. Melalui proses diskusi, analisis data, serta pertukaran gagasan antar pemangku kepentingan, forum ini diarahkan untuk melahirkan Policy Brief Pendidikan Berbasis Kawasan dan Road Map Pendidikan Kawasan 2026-2030 sebagai bentuk implementasi kerja sama yang berkelanjutan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan pendidikan daerah tidak dapat dicapai oleh satu lembaga saja. Pemerintah daerah berperan dalam penyediaan data dan arah kebijakan, BPMP mengawal mutu pendidikan melalui rapor pendidikan, KGTK memperkuat kapasitas sumber daya manusia pendidikan, sementara perguruan tinggi berkontribusi melalui riset, pendampingan, pelatihan, serta evaluasi kebijakan.
“Kolaborasi bukan hanya sebatas penandatanganan MoU atau PKS, tetapi diwujudkan dalam kerja bersama yang menghasilkan rekomendasi kebijakan dan langkah nyata untuk perbaikan pendidikan daerah,” tegasnya.
Forum diskusi yang dipandu oleh Ketua Jurusan Manajemen Pendidikan FIP UNG, Dr. Arifin, M.Pd., berhasil mengintegrasikan berbagai pandangan dan pengalaman peserta ke dalam satu kerangka pengembangan pendidikan berbasis kawasan. Berbagai isu strategis mulai dari anak tidak sekolah, kekurangan guru, peningkatan kompetensi lulusan, pendidikan vokasi, hingga penguatan karakter dan literasi menjadi bagian penting dalam pembahasan.
Akademisi UNG, Prof. Dr. Amir Archam, M.E., menyoroti pentingnya pembangunan pendidikan di kawasan Teluk Tomini yang memiliki potensi besar namun masih menghadapi tantangan kemiskinan dan ketimpangan akses pendidikan. Menurutnya, pendidikan harus menjadi instrumen utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kawasan.
Pandangan lain disampaikan Basri Amin, S.Sos., M.A., Ph.D., yang menekankan bahwa pendidikan kawasan harus dipahami sebagai ruang sosial, budaya, dan pengetahuan yang hidup. Ia mengingatkan pentingnya menghadirkan kebijakan pendidikan yang tidak hanya berbasis administrasi, tetapi juga mampu menyiapkan generasi menghadapi tantangan masa depan.
Dari unsur pemerintah daerah, Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Gorontalo, Siti Maria I. Lahidjun, S.Pd., M.Si., menyambut baik inisiatif UNG dalam memfasilitasi penyusunan policy brief pendidikan berbasis kawasan. Menurutnya, hasil kajian akademik dari perguruan tinggi sangat dibutuhkan dalam memperkuat perencanaan dan pengambilan keputusan di sektor pendidikan.
Kontribusi data dan analisis juga diperkuat oleh BPMP Provinsi Gorontalo yang memaparkan kondisi pendidikan terkini, termasuk masih tingginya angka anak tidak sekolah. Sementara itu, KGTK Provinsi Gorontalo memaparkan berbagai program peningkatan kompetensi guru, kepala sekolah, dan tenaga kependidikan yang menjadi bagian penting dalam penguatan kualitas pendidikan daerah.
Perwakilan pemerintah kabupaten dan kota yang hadir turut menyampaikan berbagai tantangan dan praktik baik yang berkembang di wilayah masing-masing. Isu kekurangan guru, penguatan pendidikan vokasi, pengembangan sekolah berbasis digital, pendidikan karakter, hingga pendidikan berbasis potensi lokal menjadi bagian dari rekomendasi yang akan dirumuskan dalam dokumen kebijakan hasil FGD.
Melalui kegiatan ini, UNG menegaskan komitmennya untuk terus mengimplementasikan kerja sama strategis dalam pembangunan pendidikan daerah. Hasil diskusi akan dituangkan dalam Policy Brief Pendidikan Berbasis Kawasan yang diharapkan menjadi rujukan bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.
Dengan semangat kolaborasi, FIP UNG berupaya menyatukan visi pendidikan daerah melalui penguatan sinergi antarlembaga, sehingga pembangunan pendidikan tidak hanya menghasilkan dokumen perencanaan, tetapi juga melahirkan langkah-langkah konkret yang berdampak pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di Gorontalo dan kawasan sekitarnya.