SINERGI UNG DAN KEMENTERIAN ATR/BPN, PENYUSUNAN RDTR KAWASAN PERBATASAN GORONTALO UTARA DIPERKUAT

Jakarta-Universitas Negeri Gorontalo (UNG) memperkuat sinergi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melalui penyusunan Materi Teknis Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perbatasan Negara (KPN) pada Wilayah Perencanaan (WP) Kwandang dan Ilangata, Kabupaten Gorontalo Utara, Provinsi Gorontalo.

Implementasi kerja sama ini menjadi bagian dari kontribusi UNG dalam mendukung perencanaan pembangunan wilayah yang terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan. Dalam pelaksanaannya, Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK), Fakultas Teknik (FT) UNG, dipercaya sebagai penanggung jawab penyusunan materi teknis RDTR untuk kedua wilayah perencanaan tersebut.

Sebagai langkah awal, tim UNG melaksanakan rapat koordinasi bersama Kementerian ATR/BPN di Jakarta, Selasa (13/10/26). Pertemuan ini bertujuan menyamakan persepsi, menyelaraskan pendekatan teknis, serta memperkuat koordinasi antara perguruan tinggi dan pemerintah pusat dalam proses penyusunan dokumen perencanaan tata ruang.

Kegiatan ini juga menjadi wujud implementasi kerja sama kelembagaan yang menghubungkan kapasitas akademik perguruan tinggi dengan kebutuhan pemerintah dalam merencanakan dan mengelola pembangunan kawasan perbatasan negara.

Penyusunan materi teknis RDTR melibatkan tim akademisi lintas disiplin ilmu di lingkungan UNG, yang terdiri atas dosen dari Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Teknik Sipil, Geografi, Geologi, Ekonomi Pembangunan, serta Ilmu Hukum. Keterlibatan berbagai bidang keilmuan tersebut diharapkan menghasilkan dokumen perencanaan yang komprehensif dengan mempertimbangkan karakteristik fisik wilayah, kondisi lingkungan, kebutuhan infrastruktur, potensi ekonomi, aspek sosial, serta kepastian hukum pemanfaatan ruang.

Ketua Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota FT UNG, Dr. Ir. Sri Sutarni Arifin, menegaskan bahwa keterlibatan UNG dalam penyusunan RDTR merupakan bentuk kontribusi nyata perguruan tinggi dalam mendukung kebijakan pembangunan wilayah yang terarah, berkelanjutan, dan berbasis potensi lokal.

Menurutnya, penyusunan RDTR tidak hanya berorientasi pada tersedianya dokumen teknis tata ruang, tetapi juga menjadi instrumen penting untuk memberikan kepastian pemanfaatan ruang, mengoptimalkan potensi wilayah, serta mengarahkan pembangunan dengan mempertimbangkan keseimbangan kepentingan ekonomi, sosial, dan kelestarian lingkungan.

Ia menjelaskan bahwa RDTR Kawasan Perbatasan Negara memiliki arti strategis karena kawasan perbatasan tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan konektivitas wilayah, memperkuat pelayanan kepada masyarakat, dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.

Sri Sutarni juga menekankan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam menghasilkan perencanaan tata ruang yang berkualitas. Melalui kolaborasi tersebut, keahlian akademisi dapat dimanfaatkan untuk mendukung proses perencanaan yang lebih menyeluruh, berbasis kajian ilmiah, serta sesuai dengan kebutuhan pengembangan wilayah.

Pendekatan multidisiplin dalam penyusunan RDTR memungkinkan analisis dilakukan secara lebih komprehensif, mulai dari aspek fisik wilayah, geologi dan lingkungan, infrastruktur, karakteristik sosial ekonomi, hingga regulasi dan kepastian hukum. Dengan demikian, dokumen yang dihasilkan diharapkan dapat menjadi landasan bagi pengambilan keputusan dalam pemanfaatan dan pengendalian ruang.

Lebih lanjut, kegiatan ini menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan antara UNG, pemerintah pusat, dan pemerintah daerah. Sinergi antarlembaga diharapkan tidak hanya mendukung penyelesaian dokumen perencanaan, tetapi juga membuka ruang bagi keberlanjutan kolaborasi dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Keterlibatan Jurusan PWK FT UNG dalam kegiatan ini sejalan dengan visi keilmuannya, yaitu mengembangkan perencanaan wilayah dan kota yang berbasis lingkungan serta potensi regional pesisir dan pulau-pulau kecil. Relevansi tersebut terlihat dari karakteristik Kabupaten Gorontalo Utara yang memiliki wilayah pesisir, kawasan kepulauan, serta potensi sumber daya alam yang membutuhkan pengelolaan ruang secara terpadu.

Melalui koordinasi dengan Kementerian ATR/BPN, proses penyusunan Materi Teknis RDTR WP Kwandang dan Ilangata diharapkan berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar teknis perencanaan tata ruang, serta kebutuhan pembangunan wilayah setempat.

Selain memperkuat pelaksanaan kerja sama kelembagaan, kegiatan ini juga memberikan peluang bagi UNG untuk mengintegrasikan hasil kajian perencanaan ke dalam kegiatan pendidikan dan penelitian. Dengan demikian, kolaborasi yang terbangun dapat memberikan manfaat bagi pengembangan keilmuan sekaligus mendukung penyelesaian persoalan pembangunan di daerah.